PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL: SEBUAH PENGANTAR

Posted on October 3, 2011

0


A. Pendahuluan
Tulisan ini tidak bermaksud menambah kebingungan masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, namun untuk menambah wacana “baru” tentang pendidikan yang bisa berguna bagi perkembangan dunia pendidikan. Mengapa wacana baru menjadi penting? Karena sebuah wacana tentang pendidikan bisa mendorong munculnya teori pendidikan dan sebuah teori pendidikan bisa mendorong kemajuan dunia pendidikan.
Apa wacana baru itu? Yaitu multikultural. Dalam dunia pendidikan Islam, wacana multikulural masih relatif baru. Tidak ada buku yang khusus misalnya membahas secara utuh (konseptual, metodologis, praktis) tentang pendidikan Islam multikultural. Walau pun demikian, substansi multikultural tidak relatif baru, ia telah ada sejak kelahiran Islam dan bisa dilacak dalam sejarah Nabi Muhammad S.A.W.
Kajian tentang pendidikan Islam multikultural tidak bisa dilepaskan dari konsep pendidikan Islam dan multikultural. Kedua konsep inilah yang melatarbelakangi munculnya, sekaligus menopang pendidikan Islam multikultural. Maka pembahasan keduanya dalam tulisan ini menjadi sebuah keniscayaan.
Konsep pendidikan Islam akan mengkaji tentang arti dan tantangan pendidikan Islam. Konsep multikultural akan menguraikan tentang konsep dan arah multikultural, dasar hukum dan arah pendidikan multikultural, dan pendidikan multikultural dalam Islam. Bagian terakhir tulisan ini membahasa tentang pendidikan Islam multikultural dan cara mewujudkannya.
B. Arti dan Tantangan Pendidikan Islam
Secara konseptual, pendidikan dipahami sebagai kekuatan kemanusiaan. Ia akan selalu menjadi bagian yang integral dengan diri manusia. Ia akan senantiasa hidup dan berkembang seiring dengan desah nafas dan aliran darah manusia. Manusia akan mampu eksis karena adanya pendidikan sebagai kekuatan yang mendorongnya mampu mengaktualisasikan diri. Jadi inti pendidikan adalah proses aktualisasi diri.
Mengapa aktualisasi diri penting? Karena dengan kemampuan aktualisasi diri, manusia akan mampu mengembangkan potensi jasmani, akal, dan ruhaninya. Sebaliknya, tanpa aktualisasi diri, manusia akan kehilangan eksistensinya. Mereka layaknya mayat hidup. Mayat hidup mempunyai jasmani, tapi jasmaninya tidak berfungsi. Mayat hidup mempunyai otak, tapi otaknya tidak berfungsi. Begitupun mayat hidup mempunyai hati, tapi hatinya tidak berfungsi. Oleh karena itu, pendidikan jadi teramat penting dan tidak bisa diabaikan.
Namun, dalam kenyataan sehari-hari, tidak sedikit manusia yang kehilangan kekuatan kemanusiaannya. Mereka tidak mampu mengaktualisasikan dirinya. Mereka tidak mampu mengembangkan potensi jasmani, akal, dan ruhaninya dengan benar. Contoh manusia yang tidak bisa mengaktualisasikan dirinya adalah manusia yang menjadi “pemangsa” bagi manusia lain. Mereka layaknya seekor binatang, bahkan lebih ganas dari binatang. Maka muncul istilah Homo Homini Lupus, sebuah adagium yang menggambarkan karakter manusia yang kejam dan mengerikan.
Dalam konteks Islam, istilah aktualisasi diri menggambarkan perkembangan fitrah kemanusiaan, yaitu potensi dasar manusia untuk berbuat baik. Dari konteks ini muncul istilah pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang berpijak pada al-Quran. Konsep pendidikan ini senantiasa membimbing dan mengarahkan fitrah manusia tersebut. Ia secara dinamis dan continued mendorong jasmani, akal, dan ruhani manusia supaya sampai pada maqam ilahiyah, sebuah wilayah spiritual yang mempertemukan Sang Khaliq dan makhluk-Nya.
Potensi manusia untuk mengaktualisasikan diri atau mengembangkan kepribadiaannya adalah salah satu karakteristik pendidikan Islam. Artinya, kalau tidak ada proses aktualisasi maka pendidikan Islam telah kehilangan karakternya. Karakteristik yang lainnya adalah proses aktualisasi tersebut harus ditujukan untuk Allah S.W.T. Artinya kalau aktualisasi diri itu tidak ditujukan untuk Allah, maka pendidikan Islam telah kehilangan karakternya yang lain.
Dua karakteristik tersebut kalau dirinci akan menghasilkan arah atau tujuan pendidikan Islam yang merupakan tafsiran terhadap tujuan pendidikan dalam GBHN 1983, yaitu 1) mempunyai ketaqwaan yang kuat terhadap Tuhan, 2) cerdas dan terampil, 3) berbudi pekerti luhur dan membentuk pribadi yang mulia, dan 4) mempunyai tanggung jawab kebangsaan. Keempat poin ini sebenarnya merupakan penjelasan dari potensi jasmani, akal, dan ruhani.
Berdasarkan karakteristik dan arah atau tujuan pendidikan Islam tersebut, maka pendidikan Islam memberi makna dan arah baru terhadap esensi pendidikan secara umum. Ia memberi gairah baru terhadap pendidikan yang selama ini loyo dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. Arah baru ini kalau di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dikenal dengan paradigma “Wahyu Memandu Ilmu” atau “Ayat Quraniyyah memandu Ayat Kawniyyah”.
Pendidikan umum yang lebih menekankan ranah kognitip atau kecerdasan intelektual (intelligence quotient), diperbaiki dengan keharusan siswa memiliki dua kecerdasan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu kecerdasan emosional (emotional quotient) yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman dan kecerdasan spiritual (spiritual quotient) yang dipopulerkan oleh Danah Johar dan Ian Marsal.
Intelligence Quotient (IQ) adalah kecerdasan yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah logika. Emotional Quotient (EQ) menyadarkan kita tentang nilai-nilai emosi; cinta, kasih sayang, rasa empati dan hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Spiritual Quotient (SQ) membuka jalan spiritual bagi manusia, sehingga ia mampu memahami jalan yang mempunyai makna bagi kehidupan. Dengan SQ manusia akan memahami adanya Sang Khaliq yang mengatur jalan hidup manusia. Ketiga jenis kecerdasan tersebut secara proporsional harus dimiliki oleh para siswa, karena ketiganya saling berjalin kelindan dan tidak bisa dipisahkan. IQ bisa berguna secara efektif kalai EQ bisa bekerja secara efektif pula, demikian juga SQ menjadi syarat bagi berfungsinya IQ dan EQ.
Namun, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan serius. Secara konseptual, pendidikan islam menemukan hambatan besar, baik bersipat internal maupun eksternal. Tantangan internal datang dari diri umat Islam itu sendiri. Sejatinya, mereka mendorong pengembangan pendidikan Islam, namun dalam prakteknya mereka malah menjadikan esensi pendidikan Islam tercoreng. Sebagai contoh sebagian umat Islam melakukan interpretasi eksklusif dan sektarian terhadap teks al-Quran, hadis, atau fatwa-fatwa ulama. Dari hasil interpretasi itu, konsep-konsep pendidikan Islam pun digulirkan, seperti haramnya mempelajari filsafat Barat atau filsafat Ibnu Rusyd dan haram belajar ke dunia Barat. Karena interpretasi tersebut berangkat dari paradigm tunggal dan taken for granted , maka hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan Islam dan para pelajar muslim itu sendiri. Konsekuensinya, dalam bidang sain dan teknologi, umat Islam tertinggal jauh dari negara Barat, padahal sain dan teknologi merupakan media dakwah yang sangat efektif untuk mengenalkan Islam ke dunia luar dan kalau kita melacak sejarah Barat, banyak para ilmuwan Barat yang menjadi “murid” al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd. Mereka tokoh- tokoh muslin par-excellent, yang dihormati di Barat.
Secara eksternal, hambatan muncul karena kecurigaan dan pandangan stereotype sebagian non-muslim terhadap keberadaan Islam. Mereka mengidap penyakit kejiwaan yang dinamakan islamophobia, yaitu ketakutan yang luar biasa terhadap Islam. Efek penyakit kejiwaan ini, para ahli pendidikan non muslim mengesampingkan konsep-konsep pendidikan Islam, termasuk pendidikan multikultural yang telah ada dalam Islam.
Dari sisi implementasi di lapangan, problem pendidikan Islam sama dengan problem pendidikan lain, yaitu terkait dengan masalah dana dan sumber daya manusia (SDM). Kedua hal ini sudah menjadi “penyakit” lama yang susah untuk “diobati”. Selain itu, hambatan lainnya terkait dengan sistem dan politik pendidikan . Kedua hal ini, juga menjadi bagian dari hambatan terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di lapangan.
C. Konsep dan Arah Multikultural
Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin beragam dan kegagalan modernisme Barat dalam memanusiakan manusia, maka muncul sebuah kekuatan dan wadah baru masyarakat global yang dinamakan multikultural. Kekuatan atau wadah ini dipahami sebagai:
Suatu sikap, politics of recognition yang memberi pengakukan ganda terhadap warga negara; yaitu respek atas identitas-identitas untuk setiap individu tanpa memandang ras, etnisitas, agama, kepercayaan, adat dan sebagainya, serta respek atas kegiatan-kegiatan, praktek-praktek, ritual-ritual, dan cara-cara pandang mereka atas dunianya.
Multikultural adalah pengakuan terhadap budaya lokal , dengan menghormati budaya lain. Ia mengupayakan solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan, yang selama ini belum berhasil diselesaikan. Ia menjadi penengah sekaligus pembela komunitas yang tertindas dan mendukung produk pemikiran atau keyakinan yang dilecehkan. Ia berupaya menyiasati ketegangan-ketegangan yang terjadi antara budaya atau subkultur yang satu dengan yang lain.
Jadi, multikultural sebuah gerakan kemanusiaan yang mencoba mensiasati problem-problem kemanusiaan yang susah untuk diselesaikan. Ia merupakan “pembacaan baru” terhadap persoalan hidup, yang sering terjebak pada sikap sektarian dan truth claim. Ia mencari solusi dengan menghindari binary opposition, yaitu cara pandang yang selalu menempatkan sesuatu secara hitam putih atau salah benar, sekaligus juga tidak menempatkan dirinya sebagai rezim kebenaran.
Salah satu praktek multikultural tersebut adalah cara pandangnya terhadap globalisasi. Dalam pandangan modernisme, globalisasi selalu dianggap musuh lokalitas. Bagi multikultural, tidak demikian, sebab ruang tafsir masih terbuka lebar-lebar dan tidak akan pernah ditutup. Oleh karena itu, menurut multikultural, globalisasi bisa diakui oleh lokalitas. Globalisasi bisa menjadi counterpart atau sahabat penyeimbang lokalitas.
Dalam pandangan multikultural, globalisasi merupakan momentum yang tepat bagi manusia untuk menghargai budaya-budaya lokal. Walaupun di satu sisi, globalisasi akan menyeret kita pada lifestyle yang global, namun di sisi lain akan menguntungkan masyarakat itu sendiri, sebab mereka akan semakin bisa menghargai budayanya sendiri. Artinya ketika budayanya “diserang” oleh budaya globalisasi, maka pengakuan akan identitas dirinya bisa semakin kuat. Dengan pengakuan atas identitas diri yang semakin kuat, mereka akan semakin manusiawi dalam tindakan. Naisbitt manamakan kecenderungan tersebut sebagai Nasionalisme Budaya.
Ahmad Baso melihat multikultural berbeda dengan pluralisme. Pluralisme hanya mengakui keanekaragaman, kemajemukan atau kebhinekaan. Jadi, pluralisme hanya pengakuan saja dan tidak merubah apa-apa. Sementara multikultural adalah proyek yang menuntut perubahan, yaitu kalau menurut Stam, perubahan dalam ‘cara kita menulis sejarah, cara kita mengajar sastra, membuat kesenian, membuat film, cara kita mengatur pertemuan, dan cara kita mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya kultural.’
Dari sisi politik kemasyarakatan, multikultural menjadi kekuatan yang “membelah” keinginan pemerintah, tokoh agamawan, atau siapapun yang mencoba melakukan penyeragaman. Multikultural selalu “mencurigai” kebijakan atau pemikiran yang bersumber dari manapun, baik dari kitab suci, keputusan hukum atau perundang-undangan, yang menyeret masyarakat pada satu wadah atau satu ikatan. Kecuali kalau sebuah aturan atau ikatan disepakati oleh semua orang secara sadar dan tulus dan tidak satupun merasa dipaksa atau dirugikan, maka aturan atau ikatan tersebut merupakan bagian dari nilai multikultural, dan secara terus menerus, kita harus selalu kritis terhadap aturan atau ikatan tersebut.
Multikutural membuka perbedaan seluas-luasnya dan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya menghadapi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural tidak harus diusahakan adanya kesamaan atau konsensus, tapi membiarkan perbedaan tetap ada dan kita paham cara bertindak menghadapi perbedaan tersebut. Hal ini dinamakan incommensurability.
D. Dasar Hukum dan Arah Pendidikan Multikultural
Pendidikan multikultural pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat multikultural. Oleh karena itu, sebelum sistem pendidikan multikultural diterapkan, identitas dan karakteristik masyarakat tersebut harus dipahami dan diketahui dengan benar.
Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang didasarkan pada konsep-konsep multikultural. Konsep-konsep tentang multikultural telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kita tinggal merumuskan saja berdasarkan konsep-konsep multikultural tersebut. Jadi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang:
1. mengakui budaya lokal dan menghormati budaya lain
2. mencoba mensiasati problem-problem kemanusiaan yang susah untuk diselesaikan
3. menjadikan globalisasi bukan sebagai musuh tapi sebagai mitra penyeimbang bagi budaya lokal
4. menginginkan pluralisme bukanlah semata-mata sebagai pengakuan terhadap perbedaan dan kemajukan, namun dalam prakteknya menerima perbedaan tersebut secara legowo dan melakukan perubahan dalam cara bertindak
5. “melawan” keinginan pemerintah, tokoh pendidikan, atau siapapun yang mencoba melakukan penyeragaman dalam pendidikan
6. membuka perbedaan seluas-luasnya dan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya menghadapi perbedaan tersebut.
Dalam konteks internasional, dasar hukum pendidikan multikultural terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan oleh Mejelis Umum dalam Resolusi 217 A (111) tertanggal 10 Desember 1948 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi:
Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi, dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian.
Dalam konteks nasional, dasar hukum pendidikan multikultural terdapat dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan pasal 4 yang berbunyi “pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Sisdiknas menegaskan penghormatan yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya terhadap hak asasi manusia sebagai kebebasan dasar manusia dan terhadap kemajemukan sebagai realitas kemanusiaan. Kedua dasar hukum itu juga mengharamkan seharam-haramnya terhadap perlakuan diskriminatif dan mewajibkan setiap individu menjungjung tinggi demokrasi.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia, realitas kemajemukan, anti diskriminasi, dan pro demokrasi adalah konsep-konsep dasar pendidikan multikultural. Oleh karena itu, semua konsep dasar itu harus integrated dan inherent dengan pendidikan multikultural.
Konsep-konsep dasar tersebut terkait dengan sosok manusia sebagai individu dan multikultural sebagai konsep budaya. Maka dalam konteks ini, individu dan budaya menjadi kata kunci. Manusia terikat oleh budaya dan akan menentukan budaya tersebut. Bikhu Pareh dalam Nurkhairan menyebutkan individu dan budaya sebagai dua sisi mata uang.
Pertama, keberadaan individu sejak awal terikat secara budaya (cultural embedded). Dengan makna lain, individu (kehidupan manusia) tumbuh dan berkembang dalam dunia yang terstruktur secara budaya (culturally structured world) dan ia mengorganisasikan kehidupan dan relasi sosialnya berkenaan dengan sistem makna dan sistem kebermaknaan yang diderivasi secara kultural. Kedua, budaya yang berbeda menunjukan sistem keberbedaan makna dan visi mengenai kebaikan yang disepakati bersama (good life). Ketiga, setiap budaya pada dasarnya secara internal bersifat plural dan mencerminkan suatu percakapan antara keberbedaan tradisinya dengan pandangan pemikirannya.
E. Pendidikan Multikultural dalam Islam
Dalam Islam, pendidikan multikultural menemukan pijakannya dalam piagam madinah. Piagam ini menjadi rujukan suku dan agama pada waktu itu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Piagam ini juga menjadi rujukan orang-orang yang ingin menjelaskan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Islam.
Pijakan multikultural juga bisa dilacak pada akhlak dan kepribadian Rasulullah S.A.W. Ia seorang manusia multikultural. Ia sangat menghormati hak asasi manusia dan menjungjung tinggi perbedaan, seperti diakui oleh beberapa Rohaniawan non muslim, seperti Uskup Sidon Paul of Antioch , Theodore Abu Qurrah , Kenneth Cragg, dan beberapa sarjana barat, seperti William Muir , dan Montgomery Watt .
Kenyataan bahwa Piagam Madinah dan pribadi Rasulullah menjadi pijakan multikultural, secara tidak langsung menjelaskan al-Quran sebagai muara pijakan tersebut. Hal ini karena dua alasan. Pertama, Piagam Madinah diajukan oleh Rasullah sebagai acuan hidup bermasyarakat karena dukungan ayat-ayat Madaniyah. Kedua, ada keterangan yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Quran. Artinya, kedua alasan ini menegaskan bahwa pijakan pendidikan multikultural dalam Islam adalah al-Quran.
F. Pendidikan Islam Multikultural dan Cara Mewujudkannya
Pendidikan Islam multikultural adalah wujud dari pendidikan multikultural dalam Islam. Pendidikan Islam multikultural adalah pendidikan Islam yang berpijak pada multikultural. Arti pendidikan Islam dan konsep multikultural telah dijelaskan dalam tulisan ini. Rumusan pendidikan Islam multikultural menghubungkan antara konsep pendidikan Islam dengan konsep multikultural. Penjabaran rumusan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, pendidikan Islam multikultural (PIM) mengakui budaya lokal dan menghormati budaya global. Artinya, pendidikan Islam multikultural mengakui adanya realitas budaya lokal sebagai sesuatu yang bisa mewarnai pendidikan Islam. Di sisi lain, PIM juga tidak menafikan budaya global yang juga bisa menambah gairah pendidikan Islam. Ketika kedua budaya tersebut bersitegang, maka peran PIM ini mencari jalan tengah untuk “mendamaikan” keduanya.
Kedua, PIM mencoba mensiasati problem-problem pendidikan atau kemanusiaan lain yang susah untuk diselesaikan. Ini terkait dengan maraknya benturan-benturan ideologi, keyakinan, dan cara pandang dan bagaimana PIM mensiasati benturan-benturan tersebut. Contoh kasus pelaksanaan ujian nasional (UN). Ada ketegangan antara pemerintah, sebagai pembuat kebijakan UN dengan sebagian elemen masyarakat dalam melihat pelaksanaan UN. Pemerintah tetap mengharuskan UN sementara elemen masyarakat tersebut tetap menolak UN. PIM bisa mensiasati ketegangan ini dengan mengajukan rumusan pelaksanaan UN baru, yaitu UN tetap dilaksanakan tapi tidak menjadi salah satu penentu kelulusan.
Ketiga, PIM menjadikan globalisasi bukan sebagai musuh tapi sebagai penyeimbang bagi budaya lokal. Ini sejalan dengan konsep PIM sebagai jalan tengah. Artinya posisi, PIM itu tidak mesti menjadi salah satu pendukung globalisasi atau budaya lokal, tapi mengambil peran sebagai fasilitator bagi globalisasi dan budaya lokal. Contohnya ketika globalisasi, di satu sisi, mendorong penggunaan teknologi dalam semua ranah kehidupan, dan di sisi lain, keyakinan akan bahaya teknologi bagi moralitas anak terus dipegang erat oleh masyarakat di perkampungan misalnya, maka PIM menjadi penyeimbang dengan mempersilahkan penggunaan teknologi di masyarakat perkampungan dan mendorong perbaikan metodologi pengajaran al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain di perkampungan agar pemahaman terhadap agama semakin baik dan kesadaran tentang moralitas menjadi semakin tinggi.
Keempat, PIM mendorong pluralisme bukan semata-mata sebagai pengakuan terhadap perbedaan dan kemajukan, namun dalam prakteknya menerima perbedaan tersebut secara legowo dan melakukan perubahan dalam cara bertindak. Artinya, pluralisme yang “proyeknya” belum final pada era modernisme itu, didorong untuk menuntaskan proyek tersebut sehingga menghasilkan perubahan yang jelas bagi masyarakat. Kalau pruralisme hanya sebatas gagasan, maka PIM ini melakukan kerja nyata. Contoh apakah masyarakat Indonesia bisa menerima seorang presiden non-muslim, namun bisa mensejahterakan rakyat? Tugas PIM untuk melakukan perubahan terhadap cara pandang masyarakat tersebut, sehingga ukuran utama seorang presiden tersebut bukan didasarkan pada latar belakang agama, namun pada tingkat kemampuan memajukan masyarakat.
Kelima, PIM “melawan” keinginan pemerintah, tokoh pendidikan, atau siapapun yang mencoba melakukan penyeragaman dalam pendidikan. Ini bisa sejalan dengan konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kedua konsep ini mendorong keragaman proses pembelajaran di setiap sekolah. Rumusan kelima ini memerlukan keberanian dan energi yang lebih untuk “melawan” kebijakan-kebijakan pendidikan yang tidak pro rakyat.
Keenam, PIM membuka perbedaan seluas-luasnya dan memberikan pemahaman bagaimana seharusnya menghadapi perbedaan tersebut. Rumusan terakhir menjelaskan bahwa perbedaan itu sebuah realitas kemanusiaan dan bagaimana masyarakat bisa memahami realitas tersebut dan mempraktekan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menuju pendidikan Islam multikultural diperlukan kesadaran tentang konsep dan arah multikultural dari semua elemen pendidikan; pemerintah, masyarakat, pimpinan sekolah, orang tua, guru, dan siswa. Kesadaran tersebut, menurut Aurobindo (seorang filosof Hindu Mutakhir) harus berawal dari tingkat kesadaran utama, yang berpuncak pada supermind, yaitu 1) keesaan Tuhan direalisasikan melalui keragaman, 2) setiap individu selaras dengan nilai-nilai universal, dan 3) kehendak individu direfleksikan lewat perubahan yang konkret historis.
Konsep kesadaran ini relevan dengan konsep pendidikan pembebasan yang mendorong usaha penyadaran manusia tentang realitas dirinya. Paulo Freire menjelaskan bahwa karena pendidikan menggarap realitas manusia, maka secara metodologis, ia harus disandarkan pada prinsip aksi dan refleksi yang dinamakan sebagai praksis, yaitu aksi dalam pengertian mengubah realitas, dan di sisi lain-yang ia sebut sebagai refleksi-terus menerus menumbuhkan kesadaran untuk merubah realitas tersebut.
Ada dua hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pendidikan Islam multikultural. Kedua hal ini bersipat konseptual dan metodologis, yang nanti bisa dikembangkan dan diturunkan menjadi langkah-langkah praktis.
Pertama, birokrat pendidikan, guru, dan siswa harus mampu mengakses informasi tentang isu-isu multikultural, baik dari media massa maupun lewat forum diskusi, sehingga mereka tumbuh menjadi seorang figur multikultural. Mereka harus aktif membaca buku dan mengikuti perkembangan informasi lewat media massa. Seorang guru misalnya harus memberi contoh bagi siswa dalam mengakses informasi tersebut. Misalkan dengan melanggan koran atau majalah. Ketika birokrat pendidikan menjadi seorang figur multikultural, maka kebijakan pendidikan, termasuk produk hukum pun akan mendukung multikultural. Begitupun guru dan siswa. Ketika mereka tumbuh menjadi figur multikultural, maka proses pengaran dan pembelajaran pun akan memuat nilai-nilai multikultural.
Kedua, kegiatan multikultural adalah bagian dari nilai spiritual. Oleh karena itu, siswa harus diberikan penjelasan tentang nilai-nilai spiritual dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Sehingga setiap saat mereka akan dihadapkan pada kesadaran spiritual.
Sebagai contoh guru mengajak diskusi tentang pentingnya membersihkan lingkungan, menghormati orang yang berbeda agama. Guru mengajak siswa menonton film atau acara-acara televisi yang memuat wawasan dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan bagian dari nilai-nilai multikultural dan refleksi dari ibadah kepada Tuhan.
G. Kesimpulan
Pendidikan Islam mengafresiasi manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi jasmani, akal, dan ruhani. Ketiga potensi inilah yang mampu menumbuhkan seorang siswa menjadi manusia yang sukses di dunia dan di akhirat.
Multikultural adalah sebuah jalan tengah atau siasat yang digunakan untuk “membaca” kenyataan adanya perbedaan dan keragaman. Pendidikan multikultural berangkat dari kenyataan adanya perbedaan dan keragaman tersebut. Oleh karena itu, substansi pendidikan multikultural adalah untuk mengafresiasi perbedaan dan keragaman tersebut.
Agar pendidikan multikultural tidak bebas nilai, maka harus dipandu oleh wahyu. Wahyu ini lah sebenarnya yang menjadi kekuatan hakiki dari pendidikan Islam multikultural, sehingga setiap kegiatan multikultural tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan dan menjadi bukti pengabdian kepada Allah Yang Maha Mendidik.
Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pendidikan Islam multikultural. Pertama, mendorong manusia yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk menjadi figur multikultural dan kedua mendorong kesadaran spiritual dalam setiap kegiatan multikultural.
H. Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi. 2000. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Baso, Ahmad. 2002. Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam. Depok: Desantara.
Dryden, Gordon dan Vos, Jeanette. 2000. Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution): Belajar Akan Efektif Kalau Anda dalam Keadaan Fun. Bagian I: Keajaiban Pikiran. Bandung: Kaifa.
Fatah Natsir, Nanat. 2009. The Implementation of “Wahy Guides Sciences” in Teaching Process at State Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung. (An Article Presented at International Seminary on Epistemology in Islamic Perspective: Theory and Its Application in Institution of Higher Learning). Bandung, 13 Nopember.
Freire, Paulo. 2002. Politik Pendidikan: Kebudayaan, kekuasaan, dan Pembebasan. Yogyakarta: Read & Pustaka Pelajar.
Hardiman, F. Budi. 2000. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Yogyakarta: Kanisius.
Hilmy. 2003. Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme. Jurnal Ulumuna. Vol. VII. Edisi 12. No. 12 (Juli-Desember). Mataram: STAIN.
Huda, MH. Nurul. 2004. Multikulturalisme, Islam, dan Politik Anti Diskriminasi. Newsletter Diaspora. Edisi 11 April Vol. 11.
Johar, Danah dan Marsal, Ian. 2001. SQ: Memanpaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan. Bandung: Mizan.
Meuleman, Johan. (Ed.). 2000. Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes toward Modernity and Identity. Jakarta: INIS.
Purwandono. 2002. Islamophobia. (Jurnal Seri Pendidikan Anti Diskriminasi. Nomor 44 Minggu Ketiga. Desember).
Nurkhairan. 2004. Mempertimbangkan Politik Multikultural. Newsletter Diaspora. Edisi ke-12. Mei. Vol. 11.
Rahmat, Jalaludin. 1998. Catatan Kang Jalal: Visi Media, Politik, dan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Sadjali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: Universitas Indonesia.
Salamudin, Ceceng. Dialektika Islam Fundamental dengan Islam Liberal. Artikel di Pikiran Rakyat. 23 Agustus 2002. Bandung.
Shihab, Alwi. 1999. Islam Inklusif. Bandung: Mizan.
Shihab, M. Quraish. 2003. Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.
Tafsir, Ahmad. 2001. Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capra. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
…………………… 2008. Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Posted in: Artikel