Berkaca dari Kekerasan di Kampus STPDN

Posted on July 12, 2010

0


Non-violence adalah tulisan yang pertama dan terakhir dari keyakinanku. Gerakan tanpa kekerasan membutuhkan kerelaan untuk tidak bekerjasama dengan kejahatan” (Mahatma Ghandi)
Dalam catatan sejarah abad ke-20, kita mengenal beberapa sosok pejuang kemanusiaan. Mereka menenggelamkan diri dalam gerakan perjuangan kemanusiaan anti kekerasan (non-violence).

Di Amerika Serikat, pada tahun 1950-an ada Malcom X atau Malik El-Shabaz (nama muslimnya) yang melakukan advokasi HAM sebagai wujud solidaritas sosial. Dia mengobarkan perjuangan anti kekerasan ras yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Gaung perjuangannya tidak pernah padam, kendatipun ia terbunuh pada tanggal 21 Februari 1965 ketika sedang berorasi di tengah-tengah publik.
Sebelumnya, di Negara Paman Sam juga ada Martin Luther King JR. (1929-1961), yang seperti saudaranya Malcom X, mengusung perjuangan anti diskriminasi dengan cara-cara santun, tanpan kekerasan. Sumirat perjuangannya mampu menerangi rakyat Amerika yang sedang diliputi kegelapan karena berserakannya pelanggaran HAM. Seperti saudaranya, Malcom X, ia juga meninggal dunia tertikam peluru panas. Berkat kegigihannya memperjuangkan HAM, ia dianugerahi hadiah Nobel perdamaian.

Kita beralih ke benua Asia, tepatnya di negeri India. Di negara artis cantik, Maduri Dixit ini, pada tahun 1869 lahir seorang pejuang kemanusiaan. Perjuangannya membela kemanusiaan telah menorehkan sejarah putih dunia. Ahimsa dan Satygraha merupakan dua filsafat perjuangannya. Dialah Mohandas K. Gandi atau lebih dikenal dengan sebutan Mahatma Ghandi. Ia seorang negarawan, filosof besar, dan pemimpin spiritual India. Ciri khas perjuangan adalah non-violence. Ada satu adagium hidupnya, yang  masih saya ingat dari sebuah news letter, Retas. “Kejahatan hanya akan melahirkan kejahatan. Kejahatan pasti terejawantahkan melalui kekerasan. Penarikan dukungan terhadap kejahatan membutuhkan komitmen yang kuat untuk tidak melakukan kekerasan”. Gandi memukul mundur Penjajah Inggris dengan model perjuangan anti kekerasan. Hingga akhirnya ia pun meninggal dunia tertusuk peluru panas di tengah-tengah pengikutnya.
Ada juga salah seorang musisi beken Inggris, yang tergabung dalam kelompok musik The Beattles. Dialah John Lennon. Ia paling gigih memperjuangkan human right lewat kampanye anti perang. Ia kampanyekan damai lewat senandung lagu. Seperti para pejuang kemanusiaan lain, ia pun meninggal akibat peluru yang bersarang ditubuhnya.

Di Myanmar, muncul seorang srikandi pembela HAM dan pejuang demokrasi. Ia adalah Aung San Suu Kyi. Ia bersama rakyat melawan kekejaman pemerintahan militer.

Selain Aung, ada Ibu Teressa yang kematiannya menoreh duka yang luar biasa bagi jutaan orang karena jasa-jasanya dalam menangani problem kemanusiaan. Ibu Teressa menyayangi semua orang. Ia menebus batas agama dan etnik.
Masih banyak para pejuang kemanusiaan lain. Di antaranya di Indonesia, ada sosok Gus Dur (sebelum jadi presiden), sebagai salah seorang pejuang demokrasi atau Cak Nur (sebelum siap dicalonkan jadi presiden), seorang pejuang pluralisme.
Di Swedia, ada menteri luar negeri-yang pada tanggal 10 September 2003 mati terbunuh. Dialah Anna Lindh. Ia, menurut saya bisa dimasukan sebagai salah satu pejuang kemanusiaan, karena kritik-kritikannya yang sangat tajam terhadap prilaku negara-negara Barat, terutama terhadap agresi Amerika Serikat ke Irak. Ia dihormati bukan hanya oleh masyarakatnya yang kristiani, tapi mendapatkan simpati dari beberapa negara muslim.

Alasan saya mengawali tulisan ini dengan mengangkat beberapa pejuang kemanusiaan, hanya untuk menegaskan bahwa kekerasan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan dalam bentuk apa saja. Oleh karena itu, pengabdian para pejuang kemanusiaan-termasuk kita-untuk melawan kekerasan merupakan sebuah certainty. Hanya saja perlawanannya tidak boleh dengan melakukan kekerasan kembali, tapi dengan cara-cara yang anti kekerasan. Inilah yang dilakukan oleh para pejuang tersebut di atas.
Dengan berpijak pada tesis di atas, bahwa kekerasan menggurita di semua tempat dan menyembul menggumuli waktu, tulisan ini hanya ingin melakukan analisis-kritis terhadap kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan, sekaligus memberikan way-out, supaya kekerasan jangan terjadi lagi di dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan seharusnya dijadikan sebagai wahana internalisasi, pemupukan, dan pengejawantahan nilai-nilai kemanusiaan. Lembaga pendidikan pada dasarnya juga merupakan corong untuk mengkampanyekan kesadaran terhadap kesatuan manusia dalam kemanusiaan (humanity unity). Oleh karena itu ketika menyebut nilai-nilai kemanusiaan (people values) tidak ada lagi penindasan, kekerasan (violence) atau pelanggaran-pelanggaran lain terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, perbedaan etnis, agama, usia (senioritas), gender, atau pun posisi bukanlah ukuran. Kata kuncinya bukanlah entitas-entitas tersebut, tapi kesatuan kemanusiaan. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan tersebut sudah lebur dalam konsep kemanusiaan.

Namun yang terjadi malah sebaliknya. Lembaga pendidikan, seperti kampus, malah memapankan dan mentradisikan kekerasan. Malahan kekerasan tersebut nyata-nyata lahir dan dikembangkan di lembaga pendidikan, baik secara dominatif maupun hegemonik. Dominatif merujuk pada kekerasan yang dilakukan dengan cara-cara fisik, sedangkan hegemonik melalui penjinakan kesadaran. Salah satu lembaga pendidikan, yang melakukan praktek-praktek tidak terpuji itu adalah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).
Tulisan ini tidak bermaksud menelanjangi atau mempermalukan  STPDN, sebab kita sepakat bahwa kekerasan bisa terjadi di lembaga pendidikan manapun termasuk di IAIN SGD Bandung. Hanya saja sebagai seorang manusia sehat, saya ikut bertanggung jawab terhadap citra lembaga pendidikan yang telah terenggut oleh kekerasan yang terjadi di STPDN.

Penyingkapan adanya praktek kekerasan di kampus yang terletak di Jatinangor Sumedang tersebut ini menjadi hot news yang muncul di Jawa Barat, malahan menjadi isu nasional. Berita tersebut telah berkembang kurang lebih selama satu bulan, sejak meninggalnya salah seorang mahasiswa STPDN. Di tingkat nasional, kehebohan berita tersebut menyamai berita penculikan aktivis Islam atau berita tentang rencana Israel mengusir Yasser Arafat.

Masyarakat Indonesia, khususnya rakyat Jawa Barat benar-benar dikejutkan oleh pemberitaan pers mengenai kekerasan tersebut, padahal baru saja rakyat Jabar melakukan sujud syukur dengan terpilihnya pemimpin baru Jabar. Beragam kata-kata pun muncul. Sebagian orang berkata, kok bisa yah! Para pengayuh becak urang Bandung yang kesal mungkin mengumpat, dasar teu uyahan, apanan eta teh sakola! Masih banyak ungkapan-ungkapan lain yang notabene tidak percaya atau marah terhadap tragedi tersebut.

Keterkejutan masyarakat memang beralasan. Pertama, STPDN merupakan salah satu perguruan tinggi favorit yang banyak diidam-idamkan oleh calon mahasiswa baru dari seluruh pelosok negeri, terutama oleh mereka yang ingin mengais rizki di Departemen Dalam Negeri atau bercita-cita menjadi pejabat pemerintahan, seperti lurah, camat, walikota, atau gubernur. Yang ada di benak masyarkat hanya satu bahwa STPDN merupakan tempat pendalaman ilmu pemerintahan dalam menyiapkan calon pemimpian profesional yang menjadi panutan rakyat.
Kedua, penampilan mahasiswa dan mahasiswinya yang sekilas sangat humanis, dengan menggunakan seragam praja yang sama, potongan rambut rapih, dan rata-rata usia dan tantungan badan mereka juga sama. Mahasiswanya, kalau meminjam filosofis sunda, sekilas tampak kayungyun, asa pimohalan ngalakukeun hal-hal anu teu uni, komo keun kawani maehan mah.

Mereka juga mempunyai kampus, yang tampak dari depan begitu asri, hijau, dan sejuk. Apalagi kalau masuk ke dalamnya, kampus tersebut tampak elit yang berdiri di atas tanah seluas 280 hektar.

Asumsi masyarakat ternyata meleset. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap beberapa alumni dan pejabat terkait STPDN-yang dengan tetesan keringat keikhlasan telah mengabdikan dirinya untuk membangun bangsa ini-kita perlu menegaskan bahwa kampus yang pendiriannya dipelopori oleh mantan Menteri Dalam Negeri, Rudini ini, dalam konteks Indonesia telah menjadi icon perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran HAM terberat. Memang kampus ITENAS dan UNPAD pernah geger dengan kasus VCD porno. Namun kasus tersebut belum bisa mengalahkan pelanggaran HAM yang dilakukan STPDN. Secara luas, alasan lebih kuatnya pelanggaran HAM yang terjadi di STPDN, akan dijabarkan di paragraf-paragraf selanjutnya. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, ada apa dengan pendidikan di STPDN?
Kalau kita sekilas melihat esensi pendidikan, maka ia seharusnya membebaskan manusia dari belenggu penindasan. Atau meminjam tesisnya Paulo Freire, seorang filosof pendidikan, pendidikan merupakan media bagi pembebasan manusia dari MENINDAS dan DITINDAS. Sebab kedua hal itu merupakan bentuk pengkrangkengan dan pemerkosaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Menindas berarti kita merugikan orang lain.

Ditindas berarti kita dirugikan orang lain. Merugikan dan dirugikan tidak boleh menjadi bagian dari diri manusia. Pendidikan juga mengharuskan seseorang committed untuk tidak melakukan kekerasan atau menjadi objek kekerasan, dalam bentuk apapun, baik fisik maupun mental. Sebab kekerasan hanya akan menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk menghangatkan diskusi ini, sejenak kita renungkan adagium seorang filosof dekontruksionis, Erich From yang menggambarkan konsekuensi yang timbul akibat melakukan penindasan terhadap kemanusiaan, yang salah satunya lewat kekerasan. Ia berkata, “kalau kebebasan manusia dikebiri, mereka akan tumbuh menjdi para penjahat moral.”

Apa yang dikatakan From relevan dengan apa yang terjadi di STPDN. Kekerasan atau perpeloncoan dengan berlindung di balik jargon bimbingan mental, kedisiplinan, atau aturan main yang lain yang diterapkan di kampus tersebut, merupakan bentuk pengkebirian terhadap kebebasan manusia. Manusia, dalam hal ini mahasiswa seharusnya bebas untuk tidak ditindas, yaitu tidak diperlakukan kasar atau keras atau dipelonco. Tapi mereka merasakannya. Berarti kebebasan mereka terenggut. Kata From, orang yang ditindas akan tumbuh menjadi penindas. Ini terbukti, bahwa seseorang yang diperlakukan kasar hari ini, esok hari ia akan memperlakukan kasar yang lain. Artinya yang ditindas tumbuh menjadi penindas (penjahat moral).

Dalam konteks STPDN, kekerasan telah mendarah daging dan merasuk ke dalam cara berpikir dan berprilaku mahasiswanya, seperti para senior itu. Mereka seperti kehilangan eksistensi kalau tidak melakukan kekerasan. Dalam benak mereka, setelah mempunyai adik kelas, ada keinginan yang menggebu untuk melakukan kesewenang-wenangan seperti yang kakak-kakak kelas mereka lakukan terhadap mereka. Selain itu, mereka juga mewariskan tradisi kekerasan kepada generasi sesudahnya. Hal ini terus berlangsung dari generasi ke generasi. Saya menyebutnya tangga-tangga setan. Setiap generasi mempunyai keinginan untuk membalas. Setiap generasi meneruskan budaya penindasan.
Lebih tragis lagi ketika tindak kekerasan dianggap lumrah dan bukan masalah; ia dianggap bukan bentuk pelanggaran Ham atau bukan pula sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Pokoknya kekerasan dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Hal ini menurut analisis Ifdhal Kasim dalam kolom Resonansi, dinamakan sebagai Banalisasi Kekerasan, yaitu “kekerasan sudah tidak disadari lagi sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi sudah menjadi hal biasa” (Republika, 25 September 2003).

Dr. Erlangga dan Prof. Dadang Hawari, sebagaimana yang diturunkan Republika (14 September 2003) dalam liputan khusus yang berjudul Memotong Mata Rantai Kekerasan, membentangkan analisis yang hampir sama. Erlangga, seorang krominolog dari UI, melihat kekerasan yang dilakukan di kampus merupakan budaya yang cenderung ditransfromasikan dari satu generasi ke generasi sesudahnya. Dengan alasan pemantapan mental, ada proses legitimasi kekerasan. Dadang, seorang psikiater dari UI, mengamatinya sebagai bentuk dendam para senior kepada para juniornya karena kekerasan yang mereka alami sebelumnya. Dendam ini terus diwariskan kepada generasi sesudahnya.
Dalam kajian psikologi, apa yang dilakukan para senior terhadap adik-adik kelasnya ini, meninjam istilah dari Suwarno Adiwijoyo, Ketua Pusat Kajian Reformasi (PAKAR), bias dinamakan sebagai split personality, kepribadian menyimpang. Disebut kepribadian menyimpang, sebab seharusnya seorang yang bergelut dalam dunia intelektual mampu memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik kepada orang lain. Ia harus memiliki kepribadian yang lurus, terukur, dan proporsional, yang bias menjadi suri tauladan bagi orang lain. Relevan dengan apa yang ditegaskan Dr. Arif Rakhman, seorang pakar pendidikan. Menurutnya, “seorang intelek tidak mungkin melakukan kekerasan”. Namun illuminated personality (kepribadian terukur) itu tercerabut dari diri para senior. Dus, mereka mempunyai kepribadian lain yang dinamakan abnormal personality atau split personality. Konsekuensinya, orang yang mengalami kekerasan akibat ulah pribadi-pribadi yang tidak normal itu mengalami proses killing softly, pembunuhan perlahan-lahan, baik secara mental seperti depresi, maupun secara fisik seperti bunuh diri.
Terminogi killing softly, saya pinjam dari psikolog Welners, sebagaimana dikutip oleh Adiwijoyo (Rakyat Merdeka, 5 Januari 2003).
“Membangunkan” Para Korban
Dengan berlindung di balik jargon normalisasi (perpeloncoan atau kekerasan dianggap merupakan hal yang normal dan biasa-biasa saja), pembinaan mental dan fisik, atau apalah istilahnya, korban-korban akibat kekerasan di STPDN telah berjatuhan. Yang meninggal dunia, ada Aliyan Jerani (meninggal tahun 2003) dan Erie Rahman dari Bandung yang dianiaya oleh tujuh orang senior. Jaringan tubuh Erie bagian dalam rusak. Ia meninggal pada tahun 2000 (Republika, 21 September 2003). Ada juga Samuel Nouewa, Wirawan Nurman (22 tahun), yang meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2003 di Makasar, dan Wahyu Hidayat dari Bogor yang dinyatakan korban kesembilan sejak STPDN berdiri.
Yang selamat, sekaligus sebagai saksi hidup adalah praja Jurinata, kontingen Kalteng, Adi Aryo Feigusto dari NTT (ia lari dari kampus karena tak kuat disiksa), dan Nunu Nugraha, mantan praja tingkat II asal Bandung (ia kabur dari dari STPDN karena dianiaya beberapa kakak kelasnya yang kedapatan sedang pesta narkoba di ruang mushala). Bisa jadi korban akan terus bertambah seiring dengan ketegasan dan komitmen pemerintah dalam menguak tabir kekerasan di STPDN.

Dari sekian banyak kasus yang muncul ke permukaan, berita tewasnya Wahyu Hidayat mungkin yang paling heboh dan menggoda beberapa media massa nasional  atau lokal, untuk mengangkatnya sebagai headlines, diantaranya Republika, Kompas, Tempo, Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Metro Bandung, Radar Bandung, dan Galamedia. Memang diakui atau tidak, setelah kematian praja yang terkenal kritis terhadap kebijakan kampus ini, sedikit demi sedikit pintu gerbang menuju pembuktian beberapa kasus kekerasan lain terus terbuka. Ibarat sebuah gunung, kasus Wahyu hanya merupakan puncaknya saja. Masih banyak kasus kekerasan atau pelanggaran lain yang belum terungkap. Makin ke bawah, permukaan gunung semakin luas dan kompleks.

Bisa jadi saking kompleksnya, pelanggaran tersebut bisa melibatkan para karyawan, dosen, jajaran birokrat kampus, atau Depdagri per se. Buktinya, setelah pers mengungkapkan tragedi Wahyu, banyak orang tua mahasiswa yang melaporkan kekerasan yang menimpa anaknya. Sebut saja, orang tua Erie Rahman, Nunu Karsa, Wirawan Nurman, atau Adi aryo. Mereka pada dasarnya sama ingin mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi pada anak mereka.

Bahkan bukan hanya orang tua mahasiswa yang ikut peduli, ada juga seorang dosen STPDN sendiri yang menjadi kunci beberapa kasus pelanggaran hukum. Ia adalah Inu Kencana Syafei, dosen senior sekaligus sekretariat Komisi Keprajaan STPDN. Ia mempunyai 50 bukti kasus penganiayaan, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di STPDN (Republika, 23 September 2003).
Selain orang tua siswa dan Inu, ada juga elemen lain yang menjadi pembongkar pertama pelanggaran HAM di STPDN. Ia adalah dunia pers. Pers menggali “bangkai” yang telah lama terpendam di STPDN. Stasiun TV SCTV merupakan media elektronik pertama yang menayangkan kejadian perpeloncoan dan tindak kekerasan yang dilakukan para senior terhadap praja tingkat I. SCTV menayangkan video rekaman kekerasan tersebut dalam Di Balik Tembok STPDN pada malam hari tanggal 21 September 2003. Lebih dari 100 ribu orang menyatakan kemarahan seperti yang dimuat dalam liputan6.com (Republika, 24 September 2003), tidak termasuk masyarakat di kampung-kampung, yang kurang mengetahui perkembangan pendidikan.

Tanggapan berbeda pun-yang tidak sepakat dan bermaksud membantah-datang, terutama dari para alumni STPDN, seperti tanggapan dari Bahtiar Baharudin, alumni STPDN dari Jakarta. Dalam tayangan ulang rekaman yang digelar sore hari pukul 16.00, SCTV memberikan kesempatan kepada Bahtiar untuk angkat bicara. Inti pembicaraan Bahtiar adalah tidak setuju kalau tayangan tersebut dipublikasikan kepada publik, dan ia menginginkan SCTV bersikap proporsional terhadap kasus di STPDN.
Terlepas dari pro-kontra terhadap tayangan kekerasan yang dipublikasikan SCTV, ada kebenaran yang tidak bisa dibantahkan bahwa kekerasan telah terjadi di STPDN. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kekerasan tersebut tidak terulang kembali di lembaga pendidikan manapun.

Pertama, harus ada hukum yang tegas terhadap tindak pelanggaran HAM di kampus. Hal ini terkait dengan penanggung jawab pendidikan: mahasiswa, dosen, jajaran rektorat, Depdagri, Depdiknas, dan orang tua mahasiswa. Hukum harus ditegakan terhadap siapapun yang terlibat kekerasan atau tindak pelanggaran apapun di kampus, mau kalangan mahasiswa (anak pejabat atau bukan), dosen, karyawan, atau pihak rektorat sekalipun.

Kedua, rekrutmen mahasiswa harus objektif dan tegas. Hal ini untuk menghindari mahasiswa yang masuk melalui jalan “haram”, seperti dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Para mahaiswa yang masuk dengan jalan “haram” ini bisa sewenang-wenang karena beranggapan bahwa aturan kampus bisa dipermainkan. Tradisi tersebut, seperti pengakuan Inu, banyak dilakukan oleh mahasiswa yang orang tuanya pejabat.
Ketiga, menghapus perpeloncoan, sebab tidak ada hubungannya antara perpeloncoan dengan kecerdasan manusia. Perpeloncoan hanya mempertahankan sistem sentralistik dan militeristik. Pengenalan kampus cukup dengan aktivitas sederhana, seperti kewajiban membaca beberapa buku, kemudian didiskusikan, didialogkan, atau dibuatkan resensinya. Bisa juga dengan membuat forum curhat. Sebab ternyata curhat merupakan media yang cukup ampuh dalam membangun kesadaran kemanusiaan manusia. Biarkan mahasiswa baru bekerja dengan akal dan hatinya. Kegiatan fisik dilakukan dengan olah raga ringan. Saya berani mengatakan bahwa cara-cara kekerasan tidak akan mampu membangun idealisme dan militansi kader. Sebagai penutup, saya mengutip wejangan Dr. Herbert Fensterheim, seorang Profesor Psikiatri di Cornell University Medical College, sebagaimana dikutip olah Jalaludin Rachmat dalam buku Islam Aktual (2000: 226), “tolaklah setiap upaya orang lain untuk memaksakan kehendaknya kepada anda.”

Posted in: Artikel